CSPS Monographs on Social Cohesion in North Maluku Paper No 2 – Desember 2012
Penulis
Frans Viki Djalong
Bahasa
Indonesia
Tulisan singkat ini bertujuan memperlihatkan kebutuhan dan tantangan proyek perdamaian dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi. Bertolak dari fenomena konflik-konflik komunal satu dekade terakhir dan belajar dari kasus sengketa 6 Desa di Maluku Utara, tulisan ini menggarap dua pertanyaan penting berikut. Pertama, mengapa proyek perdamaian perlu menggarap isu-isu konflik dalam spektrum politik pembangunan dan kedua, bagaimana sebaiknya membaca dan mengubah komunalisme politik menjadi politik kewarganegaraan yang memberi basis otentik bagi perdamaian tanpa meniadakan konflik? Adapun tiga hasil analisis sekaligus argumen yang mendukung terintegrasinya proyek perdamaian ke dalam spektrum politik pembangunan. Pertama, komunalisme dalam politik lokal pasca desentralisasi bukanlah sumber masalah bagi perdamaian antar-komunitas, melainkan sebuah cara mengakses sumber daya publik di tengah absennya praxis demokrasi yang konkrit. Kedua, politik pembangunan yang berorientasi teknokrasi menjadi konteks struktural bagi berlarut-larutnya konflik antar-komunitas mengakses sumber daya publik. Ketiga, proyek perdamaian perlu mendiskusikan dan mentransformasi komunalisme terutama karena kecenderungannya melembagakan permusuhan dalam mengakses sumber daya publik.
[EN] We use cookies to help our viewer get the best experience on our website.
--
[ID] Kami menggunakan cookie untuk membantu pengunjung kami mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.I Agree / Saya Setuju