| Minggu, 15 Mei 2011 | |
|
AFTER JIHAD: A Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia merupakan disertasi Muhammad Najib Azca di Amsterdam Institute for Social Sciece Research, University of Amsterdam. Prof. Dr. Henk Schulte Nordholt bertindak sebagai promotor, sementara sebagai co-promotor Dr. Gerry van Klinken dan Dr. Oskar Verkaaik. Disertasi tersebut dipertahankan dalam acara PhD Ceremony yang diselenggarakan di Agnietenkapel Amsterdam pada tanggal 13 Mei 2011. Ketika konflik komunal agama meletus di Ambon dan Poso, pada tahap awal transisi demokrasi di Indonesia, ribuan Muslim dari berbagai penjuru du tanah air ambil bagian dalam konflik tersebut, yang dipandang sebagai ‘perang suci’ (jihad). Saat konflik telah mereda, sebagian besar aktivis jihad non-lokal meninggalkan wilayah konflik, sementara sejumlah kecil dari mereka menetap. Apa yang mereka lakukan setelah partisipasi jihad mereka? Apa pengalaman jihad berarti para aktor? Bagaimana pengaruh pengalaman jihad lintasan kehidupan para aktor? Disertasi ini, berbeda dengan kebanyakan studi yang secara eksklusif berfokus pada situasi konflik dan proses mobilisasi, meneliti situasi dan jaringan pasca jihad dengan mengamati jalur kehidupan para aktor. Terinspirasi pendekatan ‘passionate politics’ dalam tradisi teori gerakan sosial, karya ini meneliti dan membandingkan tiga ragam aktivisme keislaman, yaitu pious, jihadi, dan political dalam tiga periode kisah hidup yang berbeda: sebelum, selama, dan setelah jihad. |
Koran Tempo 19 Juni 2011 – Al-Qaidah Berhasil di Eropa Bukan Karena IdeologiRelated Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.