| Kamis, 10 April 2008 | |||
|
Muhammad Najib Azca, peneliti PSKP UGM yang sekarang sedang mengikuti program doktor di Universiteit van Amsterdam (UvA), bersama-sama komunitas Muslim dan Kristen yang sempat mengayunkan ‘parang peperangan’ di Poso menyaksikan pemutaran film Ayat-ayat Cinta. Polah dan keakraban dua komunitas ini saat menyaksikan film yang kental hubungan antaragama ini menggugah Azca menulis artikel ini. Dalam tulisan yang dipublikasikan Koran Tempo 10 April 2008 ini, Azca menyampaikan acara nonton-bareng film ini menunjukkan proses perdamaian di Poso memasuki babak lanjutan yang cukup menjanjikan. Dan ada sejumlah indikasi positif. Bahwa sejak penyerbuan polisi 23 Januari 2008 lalu, nyaris tidak ada tindak kekerasan yang berarti. Demikian pula saat perayaan maulid nabi dan hari raya Paskah. Juga ada sokongan dana recovery dari pemerintah yang sedemikan besar. Namun Azca juga melihat sejumlah kendala. Diantaranya adalah korupsi dan penyunatan dana pembangunan, rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan, konflik antar elit lokal, dan banyak mantan milisi yang belum mendapat kesempatan pengembangan ekonomi. Nah, dari jalan berliku tersebut, Azca melihat inisiatif sejumlah kaum muda secara bersama-sama untuk menonton film Ayat-ayat Cinta memercikkan warna cerah pada potret kusam Poso.[sy]
|
|||
Azca_Ayat-Ayat Damai Dari Poso (169.08 Kb)Related Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.