Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian
  • Home
  • Tentang Kami
    • sejarah
    • Visi dan Misi
    • Profil Pengurus
      • Kepala PSKP: Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA.
    • Profil Tim Ahli
    • Profil Peneliti
    • KEPENGURUSAN PSKP
    • Patner
  • Penelitian
  • Kegiatan
    • Workshop
    • Konferensi
    • Pelatihan
    • Diskusi
    • Advokasi
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Monograf
    • Buletin
    • Buku Saku
    • Newslatter
    • Artikel
  • Ruang Pustaka
  • Home
  • Opini

Overcoming Collapsed Peace Processes

  • Opini
  • 17 March 2017, 08.57
  • By : Admin Jr
Jumat, 28 Januari 2011

Dalam buku terbarunya, Overcoming Collapsed Peace Processes (LAP Lambert Academic Publishing, 978-3-8433-9432-1, January 2011), Titik Firawati menganalisis proses negosiasi di Aceh dan di Thailand Selatan. Buku ini membandingkan Aceh sebagai kasus proses perdamaian berkelanjutan dan Thailand Selatan sebagai kasus proses perdamaian yang gagal. Perbandingan ini akan memberikan pemahaman kita mengapa suatu proses perdamaian dapat berhasil sementara yang lain gagal.

overcoming“No rain without stopping, no war without ending,” according to conventional wisdom. War would cease to some point, but it may take different routes of terminating. Besides elimination and capitulation, negotiation is another route of ending the war peacefully. In many cases, negotiation that can produce a peace agreement is a rocky process, but it is possible to achieve. Indonesia is a case in point. The government and GAM (Gerakan Aceh Merdeka, Free Aceh Movement) finally signed a peace treaty in 2005 after almost three decades of civil war. So far, there have been no serious complaints about the implementation of the treaty, only minor ones. With the same factors that influence negotiation, the process may fail along the way. South Thailand is an example of this case. The government and Bersatu (United Front for the Independence of Pattani) remain at war albeit sporadically. This book compares Aceh as a case of sustained peace process and South Thailand as a case of collapsed peace process. It will contribute to our understanding why a peace process is sustained while others are disintegrated.

Informasi Terkait
Book on Demand: Overcoming Collapsed Peace Processes
Amazon: Overcoming Collapsed Peace Processes

Related Posts

Laporan Kegiatan International Immersion Visit Diploma in Women, Peace and Security (WPS)

ArtikelDiskusiSeminar Wednesday, 4 March 2026

Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.

Dinilai Mengancam Demokrasi, PSKP UGM Kritik Keterlibatan TNI dalam Penegakan Hukum Ketahanan Siber di RUU KKS

Artikel Wednesday, 4 March 2026

Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).

PSKP UGM Desak Aparat Tidak Menggunakan Kekerasan dalam Menangani Gelombang Aksi Demonstrasi

Artikel Wednesday, 4 March 2026

Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Reformasi Polri, PSKP UGM Sebut 5 Hal yang Perlu Dibenahi

Artikel Wednesday, 4 March 2026

Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.

Recent Posts

  • Laporan Kegiatan International Immersion Visit Diploma in Women, Peace and Security (WPS)
  • Dinilai Mengancam Demokrasi, PSKP UGM Kritik Keterlibatan TNI dalam Penegakan Hukum Ketahanan Siber di RUU KKS
  • PSKP UGM Desak Aparat Tidak Menggunakan Kekerasan dalam Menangani Gelombang Aksi Demonstrasi
  • Reformasi Polri, PSKP UGM Sebut 5 Hal yang Perlu Dibenahi
  • Peneliti PSKP UGM: Pendidikan Perdamaian Sebaiknya Diajarkan Sejak Dini
Universitas Gadjah Mada

PUSAT STUDI KEAMANAN DAN PERDAMAIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sekip K-9 Yogyakarta 55281
email: ps.kp@ugm.ac.id
Telp./Fax : (0274) 520733

© 2017 CSPS Universitas Gadjah Mada