| Minggu, 26 Juni 2011 | |||
|
Yayasan Wakaf Paramadina menerbitkan kumpulan kolom dan esai Rizal Panggabean (peneliti PSKP UGM) dan Ihsan Ali-Fauzi mengenai perpolisian konflik agama. Tulisan-tulisan dalam buku Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian ini, semula merupakan bahan-bahan terpisah yang dibagikan dalam berbagai kegiatan diskusi, workshop, dan fasilitasi di berbagai daerah di Indonesia, dalam program “Polisi, Masyarakat Sipil, dan Konflik Agama di Indonesia.” Tulisan-tulisan dalam buku ini di kelompokkan ke dalam tiga bagian: (1) tentang pemolisian konflik agama, (2) tentang kebebasan beragama, radikalisme dan toleransi; dan (3) tentang upaya-upaya bina-damai. Sebagai simpul yang memayungi semuanya, dalam Pendahuluan disertakan tulisan baru mengenai “Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Merawat Kebersamaan.”
|
|||
Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan BeragamaRelated Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.