| Kamis, 01 November 2007 | |||
|
Makalah yang disampaikan Muhadi Sugiono dalam ‘Expert Meeting Group on Strengthening Peacebuilding Commission and Regional Organization‘ (Jakarta, 31 Oktober 2007) ini terkait dengan tantangan yang dihadapi Komisi Peacebuilding yang secara mendasar terkait degan isu-isu konseptual, struktural, dan masalah teknis. Makalah ini hanya terkait dengan isu konseptual dari tantangan yang dihadapi Komisi Peacebuilding. Komisi Peacebuilding didirikan pada 20 Desember 2005 melalui resolusi bersama Dewan Keamanan PBB (S/RES/1645) dan Majelis Umum (A/RES/60/180). Awal tahun ini, Komisi telah menyampaikan laporan kepada Majelis Umum pada tahun pertama operasi dilakukan di dua negara: Burundi dan Siearra Leone (2007). Dalam laporan tersebut, Komisi Peacebuilding menunjukkan bahwa karya-karya Komisi di kedua negara telah memberikan pelajaran bagi kebijakan dan praktek peacebuilding yang lebih baik di masa mendatang. Pada saat yang sama, Komisi juga mengidentifikasi tantangan serius ke depan. Salah satu yang paling serius dari mereka adalah bagaimana untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan yang lebih luas tetapi lebih kohesif dalam kegiatan peacebuilding. Tantangan ini, bagaimanapun, tidak hanya teknis dan organisasi. Mendasari tantangan ini adalah konseptual, struktural serta masalah praktis.
|
|||
Related Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.