Pada bulan Juni-Desember 2017, PSKP UGM bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Timur melakukan kegiatan Penelitian Penyusunan Tipologi 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur. Latar belakang kegiatan penelitian adalah lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang kemudian menandai munculnya berbagai ide, gagasan dan juga gerakan untuk semakin memperhatikan perkembangan pembangunan di desa yang selama ini kesannya kurang diperhatikan oleh pemerintah. UU Desa memberikan ruang bagi desa untuk kembali pada tempatnya dan sekaligus merekognisi desa sebagai bagian yang utuh dalam proses pemerintahan di Indonesia. Muatan itu tampak dari definisi desa menurut UU tersebut, yakni sebagai kombinasi antara self-governing community dan local-self government. Dalam kerangka itu, posisi desa berada pada keseimbangan antara keduanya. Di satu sisi, desa mempunyai kewenangan berdasarkan asal-usul dan berskala lokal yang harus direkognisi oleh Negara. Di sisi lain, Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menginklusi desa ke dalam kebijakan, baik melalui pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dua skenario itu mendapat bentuknya melalui skema “desa membangun” dan “pembangunan desa/perdesaan”. Desa membangun adalah pengejawantahan dari kewenangan lokal desa, sementara pembangunan desa/perdesaan adalah wujud tanggung jawab Negara terhadap desa. Skema itu juga berarti, di satu sisi, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal, dan di sisi lain, desa harus melakukan sinergi kebijakan-kebijakannya dengan kebijakan-kebijakan Negara, terutama pemerintah kabupaten. Untuk dapat menjalankan amanat UU itu, desa mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, sementara Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD. read more

Untuk Download form Klik Disini