| Rabu, 10 November 2010 | |||
|
Dalam tulisan ini Frans de Djalong memperlihatkan dimensi-dimensi penting yang membentuk ruang lingkup konflik terkait praktik pertambangan dan resistensi masyarakat terhadap eksploitasi SDA. Tulisan singkat ini merupakan elaborasi lanjut materi yang disampaikan dalam Pelatihan Dasar Konflik dan Penanganan Konflik Industri Ekstraktif (Yogyakarta, 25-28 Oktober 2010). Dalam satu dekade terakhir, konflik pertambangan tak dapat dipisahkan dari dinamika demokratisasi dan penguatan isu kesejahteraan. Demokratisasi membentuk kesadaran baru di kalangan masyarakat bahwa eksploitasi sumber daya alam di daerah mereka perlu dikontrol dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat lingkar tambang. Meski demikian, konflik-konflik yang muncul sebagian besar memperlihatkan kontestasi antara legitimasi dan legalitas, atau kontestasi dalam dua paradigma yang saling bertabrakan: paradigma hukum dan paradigma politik. Tulisan ini juga berargumentasi bahwa kajian konflik dan kelola konflik pertambangan patut mempertimbangan dua skenario atau formula pendekatan, yakni pertama, pendekatan kajian konflik terkait pembuatan kebijakan (process and input side) dan kedua, pendekatan kajian konflik terkait implikasi kebijakan (process and output side).
|
|||
Djalong_Konflik PertambangamRelated Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.