| Senin, 30 Juni 2008 | |||
|
Harian Media Indonesia 30 Juni 2008 mempubikasikan tulisan Samsu Rizal Panggabean, peneliti PSKP UGM, mengenai pendidikan perdamaian di sekolah. Rizal Panggabean mengawali tulisannya dengan mengungkapkan bahwa kajian tentang perdamaian sudah cukup lama menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Khususnya tahun 80-an saat lomba senjata nuklir dan perang dingin yang meningkatkan gerakan perdamaian secara pesat di dunia. Isu nuklir yang sebelumnya menjadi rahasia negara dibawa ke diskusi publik. Gerakan ini berhasil memperkenalkan dan mempopulerkan metode perlawan tanpa kekerasan. Tahun 1980-an di Indonesia, almarhum Prof. T. Jacob mengadakan rangkaian seminar Palemologi di UGM. Sementara M. Dawam Rahardjo dan cendikiawan lainnya melalui majalah seperti Prisma membicarakan perdamaian dan penyelesaian nirkekerasan. Tahun 1990 muncul kajian-kajian perdamaian mendampingi gerakan perdamaian. Di UGM muncul beberapa mata kuliah baru yang terkait dengan riset perdamaian dan resolusi konflik. Ada banyak lembaga studi dan LSM didirikan, lembaga ini bergerak langsung dimasyarakat –dengan anak-anak dan pemuda, dengan perempuan dan tokoh masyarakat. Langkah berikutnya, menurut Panggabean, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membawa pendidikan perdamaian ke lingkungan sekolah dan kelas. Ada banyak masalah yang berkaitan dengan kekerasan dikalangan pelajar: tawuran, kenakalan di sekolah, kejahatan di jalanan, bullying, serangan seksual, persangka buruk, dan streotip negatif. Panggabean juga mengulas resiko prilaku kekerasan ini pada Indonesia sebagai sebuah bangsa. Mengembangkan perilaku yang pro-sosial dan cara-cara mengelola amarah adalah unsur lain program pencegahan kekerasan di kalangan siswa di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya Panggabean memberikan beberapa ilustrasi program pencegahan kekerasan dan daerah-daerah mana yang perlu mendapat prioritas.[sy]
|
|||
SRP_Membawa Pendidkan Perdamaian Ke Sekolah (185.65 Kb)Related Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.