| Jumat, 12 November 2010 | |||
|
Ucu Martanto, peneliti PSKP UGM, dalam tulisan ini menyatakan bahwa konflik kekerasan yang terjadi di daerah sekitar industri berdampak negatif bagi negara (pemerintah), perusahaan, dan masyarakat. Tulisan ini merupakan perluasan dari materi yang disampaikan dalam Pelatihan Dasar Konflik dan Penanganan Konflik Industri Ekstraktif, 25-28 Oktober 2010 di Yogyakarta. Kemampuan untuk mengelola konflik menjadi hal yang sangat penting untuk upaya meminimalisasi kerugian-kerugian ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan tersebut tidak hanya harus dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat tetapi juga perusahaan. Bahkan, pada banyak kasus di Indonesia konflik kekerasaan dalam industri ekstraktif selalu melibatkan perusahaan sebagai pihak pertama.
|
|||
Martanto_Pengelolaan Konflik Industri EkstraktiRelated Posts
Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.