KOSADATA — Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong peran aktif masyarakat sipil dan media untuk terus mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja direvisi. PSKP UGM menilai, keterlibatan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan ini penting demi menjaga prinsip demokrasi dan mencegah kembalinya praktik-praktik dwifungsi militer.
Kepala PSKP UGM, Muhammad Najib Azca, mengatakan proses revisi undang-undang seharusnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan melibatkan deliberasi publik yang luas. Menurutnya, sikap kritis masyarakat sipil perlu terus digaungkan, terutama dalam isu-isu strategis seperti pertahanan dan keamanan.
“Proses yang terjadi sekarang ini harus terus dikritisi oleh publik, oleh civil society,” ujar Najib, dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (22/3/2024).
Diketahui, Revisi UU TNI telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada Kamis (20/3). Salah satu perubahan yang disorot adalah ketentuan mengenai prajurit aktif yang kini diperbolehkan menduduki jabatan sipil di 14 kementerian atau lembaga, tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Selain itu, revisi juga mencakup perubahan batas usia pensiun prajurit serta perluasan tugas pokok TNI, termasuk dalam penanggulangan ancaman siber.
Najib menyoroti proses revisi yang dinilai terkesan tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Ia menilai perlu adanya penjadwalan yang transparan dalam pembahasan undang-undang, serta ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi. “Idealnya pembahasan undang-undang itu menjadi public discussion atau public deliberation,” katanya.
Meski Najib menilai kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI secara penuh masih jauh, ia mengingatkan bahwa sejumlah agenda reformasi militer belum sepenuhnya terlaksana. Di antaranya adalah evaluasi struktur komando teritorial yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi serta pembentukan peradilan sipil bagi prajurit yang melakukan pelanggaran sipil.
Najib juga menyoroti potensi berkurangnya profesionalisme militer akibat penempatan personel militer di jabatan-jabatan sipil. Selain mengancam prinsip meritokrasi di lembaga publik, hal ini dikhawatirkan justru akan mengaburkan peran militer sebagai alat pertahanan negara yang profesional.
“Sebagai negara yang menjalankan supremasi sipil, masyarakat sipil perlu terus mengawal agar praktiknya betul-betul sejalan dengan prinsip dan mekanisme demokratis,” pungkasnya.
Red: Ida Farida
