Pada bulan Juni-Desember 2017, PSKP UGM bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Timur melakukan kegiatan Penelitian Penyusunan Tipologi 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur. Latar belakang kegiatan penelitian adalah lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang kemudian menandai munculnya berbagai ide, gagasan dan juga gerakan untuk semakin memperhatikan perkembangan pembangunan di desa yang selama ini kesannya kurang diperhatikan oleh pemerintah. UU Desa memberikan ruang bagi desa untuk kembali pada tempatnya dan sekaligus merekognisi desa sebagai bagian yang utuh dalam proses pemerintahan di Indonesia. Muatan itu tampak dari definisi desa menurut UU tersebut, yakni sebagai kombinasi antara self-governing community dan local-self government. Dalam kerangka itu, posisi desa berada pada keseimbangan antara keduanya. Di satu sisi, desa mempunyai kewenangan berdasarkan asal-usul dan berskala lokal yang harus direkognisi oleh Negara. Di sisi lain, Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menginklusi desa ke dalam kebijakan, baik melalui pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dua skenario itu mendapat bentuknya melalui skema “desa membangun” dan “pembangunan desa/perdesaan”. Desa membangun adalah pengejawantahan dari kewenangan lokal desa, sementara pembangunan desa/perdesaan adalah wujud tanggung jawab Negara terhadap desa. Skema itu juga berarti, di satu sisi, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal, dan di sisi lain, desa harus melakukan sinergi kebijakan-kebijakannya dengan kebijakan-kebijakan Negara, terutama pemerintah kabupaten. Untuk dapat menjalankan amanat UU itu, desa mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, sementara Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.
UU Desa memunculkan peluang dan tantangan bagi desa-desa di Indonesia, tidak terkecuali di Manggarai Timur. Sebagai peluang, lahirnya UU Desa dapat dilihat sebagai entry point mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menanggulangi kemiskinan desa/pedesaan, serta penguatan ekonomi desa. Namun, peluang itu hanya dapat ditangkap serta dimanfaatkan secara maksimal apabila semua stakeholder desa siap dan mampu melakukannya. Di sinilah tantangan itu muncul. Situasi empirik desa saat ini sangat beragam antara kawasan yang satu dengan yang lain. Di kawasan tertentu, kapasitas desa dan sinergitas antara desa dan pemerintahan supra-desa sudah cukup mumpuni. Di tempat lain, situasinya agak berbeda. Kapasitas desa dan sinergitas antara desa dan supra-desa belum cukup siap. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi semua stakeholder desa.
Situasi di atas menjadi perhatian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Manggarai Timur. Berangkat dari situasi itu, BPMPD Kabupaten Manggarai Timur menginisiasi suatu kegiatan untuk memetakan dan melakukan assessment terhadap tipologi desa-desa di Manggarai Timur. Pemetaan dan assessment ini merupakan suatu upaya awal untuk mengetahui secara real kapasitas dan kesiapan desa dalam menjalankan kewenangan sebagaimana termaktub dalam UU Desa. Output kegiatan ini diharapkan menjadi pedoman penyusunan kebijakan desa bagi Pemerintah Daerah Manggarai Timur, khususnya BPMPD Manggarai Timur, sekaligus memastikan sinergitas kebijakan desa dengan kebijakan Kabupaten Manggarai Timur.
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan utama dalam kegiatan penelitian ini adalah menetapkan klasifikasi desa berdasarkan tipologi desa (geografis, sosiologis, ekonomi, kapasitas tata kelola, kapasitas pembangunan, modal sosial dan modal budaya) di Manggarai Timur.
Adapun untuk mencapai tujuan utama di atas, berikut rincian tujuan studi yang lebih spesifik, antara lain:
- Mengkaji kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam empat bidang kewenangan: pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.
- Mengkaji potensi dan tantangan pembangunan ekonomi desa berdasarkan sektor unggulan di masing-masing desa dan sinergitas antar-desa
- Mengkaji tata kelola desa dan kawasan perdesaan dalam lingkup pembangunan Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengkaji tantangan dan peluang peningkatan modal sosial dan modal budaya untuk memperkuat kohesi sosial desa dan kawasan perdesaan.
- Mengkaji tantangan dan potensi kapasitas kewarganegaraan di tingkat desa dalam siklus penyelenggaraan kebijakan desa.
OUTPUT PENELITIAN
Output dari kegiatan penelitian ini adalah dokumen klasifikasi 159 desa di Manggarai Timur berdasarkan tipologi desa. Tipologi desa dimaksud mengkombinasikan pendekatan yang digunakan oleh Kemendes PDTT melalui Indeks Desa Membangun (IDM), pendekatan Bappenas melalui Indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan pendekatan Democracy, Development dan Security yang digunakan PSKP UGM. Dengan demikian, tipologi desa dikaji melalui aspek tata kelola desa, kapasitas kelembagaan desa, dan ketahanan masyarakat desa.
MANFAAT PENELITIAN
- Hasil penelitian ini berguna bagi pemerintahan desa dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan penyusunan kebijakan sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di BPMPD Manggarai Timur.
- Penelitian ini berguna sebagai pengayaan pengetahuan bagi PSKP UGM dan penguatan jaringan kerja sama antara UGM dengan Pemerintahan Manggarai Timur.