Konflik bernuansa sara dalam pilkada menjadi kekhawatiran di beberapa daerah. Salah satu Pemda yang kemudian mengirim staf ke Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadhag Mada untuk mendapatkan masukan dan bimbingan teknis untuk menangani konflik jenis ini dalam Pilkada dan Pemilu adalah Pemda Kota Tual, Propinsi Maluku. Mereka dari Kesbangpol yaitu Abdurahum Taher, SE, Kabid. Wasbang dan Pemb. Bangsa, M.Djufri Nanat, SE, Kasubid. Pembaruan Bangsa, Drs. Joseph E. Savsavubun, Kasubid. Wasbang, Agusthina Hukubun, S. Sos, Kasubid. Fasilitasi Partai Politik, Abdul Hamid Bugis, ST, Kasubid. Ormas dan LSM, Salim Hamid Nuhuyanan, SH, Kasubid. Penanganan Konflik.
Selama dua hari penuh, 14-15 Mei 2018, 6 orang pejabat dan staf Kesbangpol KotaTual, mengikuti ”Bimtek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama dalam Rangka Pencegahan Konflik Pemilu dan Pilkada”. Mereka difasilitasi M. Faried Cahyono, S.E., M.Sc dan Frans Vicky Djalong, S.Sos, M.A dari PSKP UGM dan Drs. Miftachul Alfin, MSHRM pengisi tamu Mantan Ketua KPU Yogyakarta. Serta Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A , Kepala PSKP UGM, yang memberikan kuliah penutup.
Pada hari pertama, peserta dikenalkan dengan teori dan konsep konflik, bagaimana cara memahami dan mendata latar belakang konflik, memetakan pelaku konflik serta mencermati apa saja yg bisa menjadi pemicu konflik. Mengapa konflik sara terjadi, ditelaah dengan teori, dan dipaparkan persoalan yang bisa jadi latar belakang konflik ini. Juga bagaimana cara-cara yang sudah pernah dan masih digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu didiskusikan bersama masalah yang dihadapi di daerah dan coba diajukan kemungkina pemecahannya
Berkaitan dengan pelaksaan Pilkada dan Pemilu, Drs. Miftachul Alfin, MSHRM Mantan Ketua KPU Yogya menyampaikan persoalan hukum yang kita miliki, kelemahan perundangan dan kemungkinan potensi konflik yg mungkin terjadi. Drs. Miftachul Alfin, MSHRM juga menyampaikan Lesson Learned pegelolaan konflik pilkada di kota Yogya dan Propinsi Yogya, agar tidak hanya aman tapi juga sukses dan jadi sarana hiburan bagi warga. Soal ini harus direncanakan dengan baik. Panitia pelaksana harus betul-betul menguasai masalah berpegang pada aturan
perundangan, tapi juga harus kreatif merencanakan program sosialisasi. Pencegahan konflik bisa dilakukan, apabila KPU dan pengawas Pemiku betul-betul netral sebagai panitia
Di hari kedua itu, peserta juga dibekali dengan pemahaman bagaimana mengelola Issue melalui media agar pilkada bisa berlangsung lancar dan damai. Kepala PSKP UGM, Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A mengungkapkan, data konflik yang kita miliki masih menunjukkan bahwa mayoritas konflik disebabkan karena faktor ekonomi dan politik. Tetapi artikulasinya ke identitas, baik agama, etnis, bahkan fam
Pilkada dan juga pemilu sebetulnya merupakan cara demokrasi untuk meresolusi konflik. Dan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang damai akan bisa lebih memastikan teresolusinya masalah yang dihadapi di masyarakat. Dari data yg disampaikan peserta, terungkap bahwa Tual adalah wilayah dengan konflik antar pendukung pilkada yang menurut catatan paling tinggi di Indonesia.
Perencanaan menangani soal ini kemudian dilakukan para peserta agar tingkat bentrokan antar pendukung pilkada bisa ditekan atau ditiadakan
Caranya, dengan ,memetakan potensi konflik dan merencanakan pencegahannya. Mengusulkan beberapa masukan kepada KPU agar bekerja lebih baik lagi dalam ,merencanakan dan melakasanakan pilkada dan pemilu. Serta menciptakan kondisi di masyarakat agar lebih siap dan lebih dewasa dalam berdemokrasi.
Download
Bimtek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama.docx