Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman.
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri.
Jakarta – Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Eric Kaunan MA menilai pendidikan perdamaian sebaiknya diajarkan sejak anak usia dini.
Eskalasi unjuk rasa yang melanda berbagai kota di Iran sepanjang Januari 2026 dilaporkan sebagai fase paling kritis dalam sejarah domestik sejak pecahnya Revolusi 1979.
JOGJA – Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Dody Wibowo mengingatkan tentang dampak perubahan zaman yang begitu cepat dan tak menentu.
KOSADATA — Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong peran aktif masyarakat sipil dan media untuk terus mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja direvisi. PSKP UGM menilai, keterlibatan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan ini penting demi menjaga prinsip demokrasi dan mencegah kembalinya praktik-praktik dwifungsi militer.
Kepala PSKP UGM, Muhammad Najib Azca, mengatakan proses revisi undang-undang seharusnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan melibatkan deliberasi publik yang luas.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait dugaan unsur makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi yang belakangan terjadi. Hal tersebut memunculkan berbagai reaksi publik, salah satunya dorongan oleh masyarakat dalam mendesak Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar dapat menguak realitas di balik aksi tersebut.
Bima, Suaraberadab.com— Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada (PSKP UGM) bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP Tamsis) Bima menggelar desiminasi hasil riset, Memperkuat Agensi Perempuan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Auditorium Sudirman STKIP Tamsis Bima, Sabtu (6/8/2022).
Dalam sambutannya, Ketua STKIP Tamsis Bima, Dr Ibnu Khaldun Sudirman M.Si menyampaikan apresiasi atas kehadiran sejumlah tokoh seperti Ketua MUI Kabupaten Bima, TGH Abdur Rahim Haris MA, perwakilan pemerintah daerah, sejumlah doktor muda, perwakilan sekolah, pimpinan perguruan tinggi serta dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan (stake holder) berkaitan.
“Alhamdulillah PSKP UGM punya perhatian terhadap Bima, melakukan pengkajian.