Arifah Rahmawati dan Faried Cahyono menganalisis mengapa penyelesaian masalah di daerah pascakonflik tidak juga tuntas. Seperti kejadian 25 April 2004 lalu, kondisi kota Ambon yang dalam beberapa tahun telah ‘aman dan terkendali’ tiba-tiba rusuh dan memakan puluhan korban jiwa.

Menurut kedua penulis, hal ini terjadi karena kesalahan penanganan keamanan sejak dari cara berpikir hingga pilihan kebijakan! Aparat keamanan biasanya mengatakan situasi “aman dan terkendali”. Artinya, jika keadaan diduga akan meledak polisi dan tentara siap berjaga-jaga. Sementara sebagian pejabat pemerintahan sipil mengatakan, daerahnya aman karena tidak ada lagi kerusuhan atau perang antar warga dengan korban mati. Jika masih ada bom sesekali, dianggap biasa. Citra aman seperti itu lalu jadi “kesepakatan” umum.

Persoalan keamanan sudah menjadi monopoli aparat pemerintah, militer, dan polisi. Dan orang sipil berpikir keamanan bukan tanggungjawabnya. Ini jelas salah, karena semua elemen ini harus bekerja sama soal keamanan. Walaupun penanggungjwabnya, menurut undang-undang, adalah polisi.

Akhirnya masyarakat tidak memiliki data dan indikator soal keamanan, juga tidak punya sumber daya dan keahlian. Tentu saja data dan keahlian ini tidak sama dengan yang dikelola oleh aparat. Karena itu sebuah masalah kecil dimasyarakat bisa menyebabkan kerusuhan yang tidak diduga, dan otomatis tak terhindarkan.

Kedua penulis kemudian menunjukkan dan menganalisa contoh-contoh penanganan konflik dan pascakonflik yang dianggap berhasil.[sy]

Download Artikel Selengkapnya

pdf format:  AR+MFC_Salah Pikir Soal Keamanan (198.43 Kb)

Membaca Konflik (Baru) Ambon

Opini Friday, 17 March 2017

Minggu, 09 Mei 2004

Dalam Koran Tempo 9 Mei 2004, M. Najib Azca mempublikasikan analisisnya mengenai konflik baru di Ambon 25 April lalu. Dimana bertepata dengan ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan), rangkaian konflik komunal kembali terjadi. Padahal sejak akhir tahun 2001 hampir tidak ada lagi konflik besar, semisal peledakan bom dan ranjau, penyerangan mendadak terhadap suatu komunitas, serta penembakan misterius oleh penembak gelap. Kondisi keamanan membaik secara berarti sejak pertengahan 2002 setelah investigasi polisi berhasil menyingkap keterkaitan sekelompok anggota geng Coker pimpinan Berty Loupatty dengan sejumlah aparat keamanan dari Kopassus (Tempo edisi 13 Januari 2003). Diikuti pemilihan gubernur dan Pemilu 2004 yang berlangsung aman. Namun peristiwa 25 April lalu mengindikasikan masih terdapat luka sosial sedemikian dalam sehingga sehingga menghasilkan damai yang rapuh dan getas. Azca menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan hal ini. Faktor-faktor ini adalah terjadinya segregasi komunitas akibat konflik komunal yang panjang, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, masih banyaknya senjata yang secara ilegal dimiliki masyarakat, dan adanya kelompok ‘garis keras’. Dalam analisisnya, Azca menjabarkan faktor-faktor ini secara mendalam hingga membuat kondisi damai menjadi getas.[sy] Baca/Download Artikel Seutuhnya Baca (halaman html): Koran Tempo Online Download (pdf):  Azca_Membaca Konflik (Baru) Ambon (151.24 Kb) Konflik Horizontal Tahun 2003 Opini Friday, 17 March 2017 Selasa, 30 Desember 2003 Analisis Samsu Rizal Panggabean terhadap berbagai konflik yang telah terjadi tahun 2003 menyimpulkan bahwa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sejak 1999, tahun 2003 ini konflik horizontal cenderung menurun. Baik dari segi intensitas maupun jumlah korban. Selain itu bentuk-bentuk konfliknya tidak ada yang baru. Seperti kekerasan antar desa, kekerasan warga pendatang dengan warga setempat, benturan antar pendukung partai. Bentuk-bentuk ini memberikan ciri konflik horizontal yang perlu diperhatikan. Pertama menyangkut unsur-unsur identitas yang melandasi pembentukan dan, kedua, pengerahan kelompok-kelompok masyarakat yang berbenturan. Selanjutnya Panggabean, dalam analisis yang dimuat Koran Tempo 30 Desember 2003 ini, menganalisa ciri-ciri ini dalam berbagai konflik yang terjadi. Seperti bagaimana teritori kecil dapat menjadi basis pembentukan dan pengerahan kelompok-kelompok bertikai, jarang diperhatikannya integrasi sosial antara pendatang dan penduduk asli, dan berbagai hal lain.[sy] Baca/Download Artikel Selengkapnya Baca (halaman html): Koran Tempo Online Download (pdf):  SRP_Konflik Horizintal Tahun 2003 (176.62 Kb) Marwah KPK Opini Wednesday, 15 March 2017 Pembajakan dan Keamanan Laut Opini Tuesday, 28 February 2017 1234 Recent Posts Buku : Dua Menyemai Damai : Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi Buku : Pandemi, Konflik, Transformasi : Tantangan Demokrasi dan Inklusi Sosial Buku : Agensi Perempuan Dalam Lingkaran Ekstremisme Kekerasan : Narasi dari Poso, Bima, Lamongan dan Deli Serdang Serial Webinar Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), UGM [PEACE GOERS FESTIVAL-online] “Damai Itu Keren”