Sengketa wilayah merupakan fenomena yang sama gandrungnya dengan pemekaran daerah. Belum tuntasnya proses delimitasi wilayah pemerintah daerah di Indonesia menyebabkan batas wilayah antar-pemerintah daerah tumpang-tindih. Dalam kondisi ketidakpastian batas-batas wilayah, DOB dilahirkan. Akibatnya mudah diterka, hampir setiap kasus pemekaran kabupaten/kota maupun provinsi – terutama di luar Pulau Jawa – selalu diikuti dengan sengketa batas wilayah. Tidak sedikit dari sengketa ini berakhir dengan konflik kekerasan yang menyimpang dari tujuan pemekaran daerah, seperti yang terkandung dalam UU No. 32 tahun 2004, yaitu: meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh NKRI.

Mengapa sengketa batas wilayah antar-pemerintah daerah seringkali ditempuh dengan jalan kekerasan antar-penduduk? Seseorang berperang mempertahankan kedaulatan teritorial NKRI dianggap sebagai pejuang nasionalisme, sementara bagi mereka yang rela mati untuk memperjuangkan batas-batas wilayah pemerintah daerahnya, apakah ini yang disebut ‘provinsisme’ atau ‘kabupatenisme’? Apa yang mereka pertaruhkan ketika memperjuangkan batas-batas wilayah kabupaten/kota atau provinsi? Fenomena ini menyiratkan pertanyaan lebih lanjut tentang keindonesiaan, tentang kewilayahan, tentang pemerintahan, tentang kewarganegaraan. Saya menduga pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan tuntas dijelaskan melalui pisau analisa yang multiperspektif. Untuk melengkapi perspektif yang telah banyak digunakan (seperti: kelembagaan/tata kelola pemerintahan, ekonomi politik, politik identitas, gerakan sosial, dan konflik), tulisan ini mengangkat perspektif ruang dalam memahami pemekaran daerah dan konflik kekerasan batas wilayah.

Pada bulan Desember tahun 1999, terjadi tragedi berdarah di Masjid Al Fatah, Ambon, yang berbuah kerusuhan antaretnis dan agama yang sangat besar, dan dampaknya terdengar di seluruh Indonesia bahkan dunia internasional. Korban demikian banyak, tidak kurang dari 5000 orang dari dua pihak yang berkonflik (islam versus kristen). Masing-masing pihak membentuk laskar (milisi) perang. Pihak kristen membentuk Laskar Kristus. Pihak islam membentuk Laskar Mujahid. Selain korban jiwa, rumah-rumah penduduk juga dibakar dan dirusak di separoh kota Ambon. Bahkan pembakaran dan pembunuhan juga terjadi menyisir ke daerah-daerah seperti Jazirah Hitu, Leihitu, Soya dan sekitarnya. Puluhan rumah ibadah dirusak, meskipun dalam agama dilarang adanya perusakan dan pertumpahan darah di rumah Tuhan.

Reformasi Sektor Keamanan melibatkan institusi yang mencakup anggota dan personelnya, dan telah berarah jauh ke dalam masyarakat sipil negara masing-masing. Dengan begitu SSR mempunyai dimensi komunikasi tersendiri, yang media utamanya adalah bahasa. Semakin internasional SSR, semakin global penggunaan media komunikasi dan bahasa di dalamnya.

Monograf ini merupakan penyempurnaan dari makalah yang disampaikan dalam Seminar Keamanan: Hubungan  Sipil-Militer, Kerjasama Internasional, dan Peran Bahasa, yang diselenggarakan PSKP UGM bekerjasama dengan FES di Yogyakarta 12 Mei 2009.

Dalam konteks ini, wacana dan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan program Community Development (CD) yang terpadu menjadi urgen diadopsi oleh perusahaan Migas. Tulisan ini mencoba menyajikan sisi konsepsi hingga temuan riset yang dilakukan tim Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada program CSR di beberapa perusahaan Migas yang beroperasi di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Penelitian sudah diselesaikan pada bulan Desember 2008.

Selain itu perusahaan-perusahaan sering dilihat sebagai pemicu munculnya korupsi di negara-negara dimana mereka beroperasi. Munculnya gerakan lingkungan global telah ‘menggiring’ perusahaan-perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang telah mereka akibatkan, dan menggunakan para aktivis buruh menyelidiki praktek-praktek tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Kritik tersebut telah memunculkan tanggapan diantara perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam sektor penggalian dan mendorong mereka untuk meninjau kembali beberapa praktek bisnis mereka dan mengembangkan ide ataupun literature tentang bisnis yang sensitif konflik.

Kebanyakan literatur mengenai praktek-praktek bisnis yang sensitif konflik memberikan penekanan kepada aspek pencegahan konflik. Industri-industri ekstraktif sering terlibat dalam proyek skala besar dengan rencana operasi dan periode eksplorasi yang panjang. Hal ini sebenarnya bisa memberi ruang bagi perusahaan untuk menaksir potensi-potensi konflik dan menerapkan secara preventif mekanisme resolusi konflik, yang dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi konflik.

Menimbang banyaknya perusahaan yang bekerja di banyak negara, kepekaan budaya memegang peranan penting dalam mengembangkan tool yang tepat dan sesuai dengan konteks budaya setempat. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga terlibat dalam melakukan praktek-praktek terbaik. Serangkaian framework agreements telah dikembangkan yang bertujuan untuk menggiring perusahaan-perusahaan akuntabel terhadap hak asasi manusia, tenaga kerja, dan standar-standar lingkungan. Beberapa inisitif yang telah dibangun adalah sebuah langkah awal, tetapi kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan telah mulai untuk memahami pentingnya pencegahan konflik untuk bisnis mereka.

Monograf ini akan mengulas berbagai macam tools untuk pencegahan konflik yang menekankan juga pada teori-teori untuk menaksir secara seksama konflik dan resiko-resiko lingkungan sebelum operasi serta framework agreements yang dapat dilihat sebagai instrumen kuat yang focus kepada pencegahan konflik.

Berita terkait: Penelitian Peta Resolusi Konflik Migas di Wilayah Sumatra Bagian Selatan

Tulisan ini muncul sebagai tindak lanjut dari temuan Tim Peneliti Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan (PSKP) Universitas Gadajah Mada bekerjasama dengan BP Migas dalam penelitian yang berjudul “Peta Dan Resolusi Konflik Migas Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan”. Salah satu kesimpulan dari penelitian tersebut adalah  terdapat regulasi industri migas yang memberi kontribusi pada  terhadap konflik. Paparan berikut menjelaskan persoalan aturan hukum dalam pengelolaan migas dan aturan hukum seharusnya dibutuhkan agar konflik bisa dicegah sejak dini.

Bahasan selanjutnya yang tak kalah penting adalah darimana sumber pembiayaan pembangunan didapat. Jawabannya adalah memanfaatkan sumberdaya alam menjadi sumberdaya utama  untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Sumberdaya alam merupakan sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, dan ingin dimanfaatkan untuk pembangunan. Dalam proses awal pembangunan negara berkembang menggantunggkan sumber pembiayaan pembangunannya pada bantuan dari lembaga donor internasional maupun bantuan dari negara-negara maju.

Tulisan ini, merupakan temuan dari penelitian, menerangkan perkembangan konsep pembangunan, pemanfatan semberdaya alam untuk pembangunan, konflik yang terjadi dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Juga disampaikan soal pentingnya partisipasi dalam pembangunan, permaslaahn yang muncul dalam menjalankan konsep-konsep tersebut. Fokus studi pembanguan di wilayah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia khususnya Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) disampaikan untuk merujuk apakah migas Indonesia menjadi berkah atau kutukan. Juga, bagaimana kemungkinan solusi yang harus dicari untuk menjadikan migas sebagai berkah pembangunan.

Pemahaman yang tidak utuh atas eksistensi media massa di suatu daerah juga menyebabkan hubungan perusahaan Migas dengan pelaku media memburuk, terutama ketika terjadi konflik. Represi dan eksploitasi–meminjam istilah Svetlana Tsalik1 yang dilakukan media terhadap perusahaan Migas lebih banyak disebabkan oleh miskomunikasi dan minimnya wawasan keduabelah pihak (pelaku media dan PR) dalam memahami tugas masing-masing atas sebuah peristiwa atau isu krusial. Tulisan ini mencoba menguraikan dinamika media massa dan apa saja jalan keluar/strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku PR di perusahaan Migas.