Buletin Semai Damai ini adalah sebuah kegiatan dari program PPPP yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan CIS Timor yang didukung oleh Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia.

Kami percaya bahwa perdamaian adalah tanggung jawab semua anggota masyarakat, baik dari anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, jenis pekerjaan apapun, dan bagaimanapun keadaan fisiknya. Peran anak-anak dalam membangun perdamaian masih perlu didorong dan ditingkatkan karena selama ini anak-anak masih dianggap bukan pihak penting dalam membangun perdamaian.

Melalui Buletin Semai Damai diharapkan masyarakat luas menjadi tahu apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh anak-anak yang didampingi dalam program ini, apa yang telah mereka pelajari, juga apa pesan mereka untuk masyarakat. Selain itu dengan menampilkan karya anak-anak, diharapkan rasa kepercayaan diri anak akan semakin tinggi dan juga membuat mereka semakin bersemangat untuk menyemaikan nilai-nilai dan perilaku damai, dalam diri mereka, kepada teman-temannya, juga ke masyarakat luas.

Selamat membaca!

Buletin ini merupakan detil kegiatan program tersebut.

Berita terkait: Membangun Kohesi Sosial di Halmahera.

Sengketa wilayah merupakan fenomena yang sama gandrungnya dengan pemekaran daerah. Belum tuntasnya proses delimitasi wilayah pemerintah daerah di Indonesia menyebabkan batas wilayah antar-pemerintah daerah tumpang-tindih. Dalam kondisi ketidakpastian batas-batas wilayah, DOB dilahirkan. Akibatnya mudah diterka, hampir setiap kasus pemekaran kabupaten/kota maupun provinsi – terutama di luar Pulau Jawa – selalu diikuti dengan sengketa batas wilayah. Tidak sedikit dari sengketa ini berakhir dengan konflik kekerasan yang menyimpang dari tujuan pemekaran daerah, seperti yang terkandung dalam UU No. 32 tahun 2004, yaitu: meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh NKRI.

Mengapa sengketa batas wilayah antar-pemerintah daerah seringkali ditempuh dengan jalan kekerasan antar-penduduk? Seseorang berperang mempertahankan kedaulatan teritorial NKRI dianggap sebagai pejuang nasionalisme, sementara bagi mereka yang rela mati untuk memperjuangkan batas-batas wilayah pemerintah daerahnya, apakah ini yang disebut ‘provinsisme’ atau ‘kabupatenisme’? Apa yang mereka pertaruhkan ketika memperjuangkan batas-batas wilayah kabupaten/kota atau provinsi? Fenomena ini menyiratkan pertanyaan lebih lanjut tentang keindonesiaan, tentang kewilayahan, tentang pemerintahan, tentang kewarganegaraan. Saya menduga pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan tuntas dijelaskan melalui pisau analisa yang multiperspektif. Untuk melengkapi perspektif yang telah banyak digunakan (seperti: kelembagaan/tata kelola pemerintahan, ekonomi politik, politik identitas, gerakan sosial, dan konflik), tulisan ini mengangkat perspektif ruang dalam memahami pemekaran daerah dan konflik kekerasan batas wilayah.

Pada bulan Desember tahun 1999, terjadi tragedi berdarah di Masjid Al Fatah, Ambon, yang berbuah kerusuhan antaretnis dan agama yang sangat besar, dan dampaknya terdengar di seluruh Indonesia bahkan dunia internasional. Korban demikian banyak, tidak kurang dari 5000 orang dari dua pihak yang berkonflik (islam versus kristen). Masing-masing pihak membentuk laskar (milisi) perang. Pihak kristen membentuk Laskar Kristus. Pihak islam membentuk Laskar Mujahid. Selain korban jiwa, rumah-rumah penduduk juga dibakar dan dirusak di separoh kota Ambon. Bahkan pembakaran dan pembunuhan juga terjadi menyisir ke daerah-daerah seperti Jazirah Hitu, Leihitu, Soya dan sekitarnya. Puluhan rumah ibadah dirusak, meskipun dalam agama dilarang adanya perusakan dan pertumpahan darah di rumah Tuhan.

Reformasi Sektor Keamanan melibatkan institusi yang mencakup anggota dan personelnya, dan telah berarah jauh ke dalam masyarakat sipil negara masing-masing. Dengan begitu SSR mempunyai dimensi komunikasi tersendiri, yang media utamanya adalah bahasa. Semakin internasional SSR, semakin global penggunaan media komunikasi dan bahasa di dalamnya.

Monograf ini merupakan penyempurnaan dari makalah yang disampaikan dalam Seminar Keamanan: Hubungan  Sipil-Militer, Kerjasama Internasional, dan Peran Bahasa, yang diselenggarakan PSKP UGM bekerjasama dengan FES di Yogyakarta 12 Mei 2009.