Meskipun intinya tidak jauh beda, pendidikan untuk perdamaian perlu dibedakan dengan pendidikan perdamaian (peace education). University of Peace (UPEACE), dalam rancangan strategisnya, mengartikan pendidikan untuk perdamaian mencakup semua jenis proses belajar, pelatihan, dan penelitian berkaitan dengan upaya membangun perdamaian. Setiap bentuk riset, lokakarya, pelatihan, seminar, yang dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran (rising awareness) dalam pencegahan konflik di masyarakat, misalnya, masuk dalam kategori ini.

Sementara, pendidikan perdamaian, atau pendidikan untuk perdamaian dalam arti sempit, mencakup kegiatan khusus di sektor pendidikan untuk meningkatkan pemahaman, ketrampilan, dan perbaikan sistem pendidikan untuk membangun kapasitas perdamaian (capacities for peace). Pengembangan kurikulum pendidikan perdamaian di sekolah-sekolah atau universitas, misalnya, masuk dalam pengertian ini.

Keduanya beda dalam tataran metodologis, tetapi tidak selalu beda dalam tataran perspektif. Sebuah lembaga perdamaian, misalnya, bisa hanya melakukan salah satu, atau keduanya, tergantung pada pilihan metodologi dan sasaran yang dituju.

Tulisan dalam edisi Pela kali ini menyajikan keduanya. Pembaca akan menemukan berbagai variasi yang kaya dari keduanya yang bisa digunakan untuk bahan pelajaran bagi perbaikan praktek pembangunan perdamaian (peace building).

Persoalan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan untuk perdamaian adalah masalah pilihan pendekatan yang digunakan. Pendidikan untuk perdamaian haruslah menyentuh aspek mendasar ketidakadilan struktural, sebagai sumber utama konflik kekerasan. Bagaimana pendidikan untuk perdamaian menjadi sarana pembebasan (liberasi), seperti ditekankan oleh Freirean, penting dijadikan titik tolak acuan. Elise Boulding menyebut pendidikan ala ini sebagai strategi mengubah sistem kekerasan di masyarakat (uncivilzed society) dengan bertitik tolak dari perubahan kesadaran budaya damai warga masyarakat sipil (civic culture).

Bagaimana hal itu dijalankan, sangat tergantung pada kapasitas dan peran masing-masing. Kalangan pemerintah barangkali lebih suka mengambil jalur pendidikan formal (track 1), sementara kalangan sipil lebih suka jalur non-formal (track 2). Namun untuk lebih efektif, pendekatan banyak jalur (multi-track) sangat diperlukan.

Hingga kini, tantangan terberat untuk terwujudnya perdamaian di masyarakat dari sisi budaya, terutama terletak pada belum adanya ruang sipil (civil society sphere) yang sehat untuk tumbuhnya budaya damai tanpa kekerasan (civic culture). Tumbuhnya ruang hidup sipil yang sehat terus menerus digerogoti oleh, meminjam istilah Habermas, ‘distorsi komunikasi sistemik’ (systemic communication distortions), baik disebabkan oleh intervensi negara yang berlebihan maupun fragmentasi sipil yang akut.

Demikian itu membutuhkan peran lembaga penengah (mediating institutions) yang mampu memfasilitasi dan memediasi keduanya; pemerintah dan masyarakat sipil. Komunitas akademisi disini menjadi penting untuk berperan menjembatani keduanya, baik melalui pendidikan perdamaian, seperti pengembangan kurikulum, metode pengajaran, pelatihan, dsb., maupun melalui aktivitas pendidikan untuk perdamaian di berbagai ranah kehidupan, baik ranah kehidupan sipil maupun politik formal.

Pertama, terjadi pergeseran politik yang menguntungkan salah satu komunitas (Kristen) dan mengecewakan komunitas lain (Muslim). Jabatan politik di era pasca konflik, khususnya di Ambon, diisi oleh tokoh-tokoh dari kalangan Kristen. Demikian itu, meski hasil dari proses pemilu dan pemilihan kepala daerah yang sah, bagi sebagian elit yang merasa tersingkir (Muslim), konflik kemarin dianggap menguntungkan komunitas Kristen. Persoalan demikian jelas menganggu efektivitas pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan perdamaian.

Kedua, sesudah perjanjian Malino, komunitas Ambon giat membangun dengan harapan perdamaian sangat tinggi. Namun, dalam praktek di lapangan program-program pembangunan dan perdamaian kurang menyentuh masalah pasca konflik seperti kecemburuan social, segregasi Muslim-Kristen, pengungsi, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Tidak terpecahkannya masalah ini menimbulkan banyak kekecewaan yang menjadi potensi baru pasca konflik Ambon.

Ketiga, konflik Ambon terkait dengan banyak faktor, baik bersifat akar maupun cabang-cabang masalah yang muncul pada pasca konflik. Masalah-masalah seperti krisis pemerintahan, keamanan, kesenjangan sosial-ekonomi, kesenjangan kelas social-ekonomi. Masalah-masalah ini belum tersentuh oleh berbagai kebijakan dan respon pembangunan dan perdamaian selama ini. Akar konflik masih seperti api dalam sekam, yang setiap waktu bisa meledak.

Diatas berbagai masalah ini, pertikaian antara kelompok FKM dan pendukung NKRI baru-baru ini hanyalah sebagai pemicu (trigger) saja. Ibaratnya seperti gelombang permukaan yang menghujam ke bawah arus pusaran dasar samudra. Hal itu ditambah dengan faktor mobilisasi konflik oleh pihak ketiga bisa mengoncang gelombang konflik Ambon menjadi konflik besar seperti terjadi sekarang ini. Jadi konflik ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena bukan masalah sejati konflik Ambon.

Tapi, perlu diingat bahwa ini adalah persoalan kota Ambon, bukan persoalan Maluku secara keseluruhan. Daerah-daerah kabupaten di luar kota Ambon seperti Tual, Masohi, dan Buru, relatif aman berjalan seperti biasa. Tidak bisa digeneralisir. Meski potensi konflik ada, tetapi mereka relatif masih berharap banyak dengan perbaikan-perbaikan yang terjadi selama ini.

Di Tual misalnya, pemerintahannya mendapat legitimasi yang kuat dari warganya karena adat dan tokohnya menjadi sumber semangat, orientasi, dan roh, dalam menjalankan roda pemerintahan. Kapasitas lokal mereka miliki untuk mengatasi konflik-konflik sehari-hari yang muncul sehingga tidak menjadi kekerasan. Hal itu juga berlangsung di Buru dan Masohi, meski dengan derajad berbeda.

Kapan Ambon seperti Tual dan daerah lainnya? Kapan daerah lain mempengaruhi Ambon, bukan sebaliknya? Seperti dalam semangat revolusi “desa-desa mengepung kota” atau “daerah-daerah mengepung pusat“, dengan revolusi damai tentu saja. Untuk itu, dukungan untuk memperkuat basis kapasitas lokal untuk perdamaian sangat diperlukan.

Mati karena banjir termasuk kategori kekerasan yang dibuat manusia. Hidup di sekitar lingkungan bahaya seperti di reaktor nuklir yang siap meledak setiap saat, adalah hidup penuh resiko. Dan, atas nama pembangunan ekonomi orang juga merusak lingkungan. Kekerasan pembangunan terjadi.

Bencana Bohorok menuntut kita untuk merefleksi atas salah satu dimensi keamanan manusia, yakni, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, sama
buruknya de-ngan konflik kekerasan akibat buruknya sistem politik. Korban tewas yang terjadi sama- sama sia-sia, kerena kebodohan kita tidak mencegahnya.

Membiarkan orang mati karena kebodohan adalah kekerasan ganda. Jika kekerasan seperti itu terus berulang dan tanpa upaya pencegahan, apakah kita ingin bunuh diri secara sistematik dan perlahan-lahan?