Program International Immersion Visit bagi mahasiswa Diploma in Women, Peace and Security (WPS) dilaksanakan pada 16–22 Juni 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian semester akhir mahasiswa, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip Women, Peace and Security (WPS) melalui pembelajaran langsung di institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lintas iman. Kunjungan ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama institusional antara Mindanao State University–Maguindanao (MSU-Maguindanao) dengan sejumlah universitas di Yogyakarta.
Artikel
Selama dua dekade pasca reformasi, sudah dijalankan pemisahan militer dari urusan sipil. Akan tetapi, akhir-akhir ini mencuat rencana pelibatan TNI dalam penegakan keamanan dan ketahanan siber yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS). Hal ini berpotensi menimbulkan peran ganda militer dalam ruang sipil hingga terjadi kewenangan tumpang tindih dengan aparat hukum. Isu perluasan peran TNI dipandang sebagai ancaman atas prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang dijamin oleh konstitusi.
Aksi demonstrasi yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran gedung dan fasilitas publik terjadi di berbagai daerah. Bermula dari dari aksi protes dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kemarahan massa ini diperparah oleh peristiwa kendaraan taktis (rantis) Barakuda yang melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, pada 28 Agustus silam yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri. Kematian Affan yang dilindas oleh kendaraan taktis pada aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, menyulut amarah masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai tuntutan akan perubahan dan keadilan terus bergulir, salah satunya adalah adanya reformasi Polri.
Menyikapi hal tersebut, Achmad Munjid, M.A., Ph.D., selaku Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, menyambut baik rencana reformasi di tubuh Polri apabila betul-betul dilakukan pembenahan secara substansial. “Jadi saya kira kita semua harus menyambut baik inisiatif Presiden untuk melakukan reformasi Polri. Yang paling penting setelah ini direncanakan, dibentuk tim, itu bagaimana caranya supaya reformasi Polri itu betul-betul terlaksana dan terlaksana secara substansial, bukan cuma sebagai program yang di permukaan, tapi substansinya sebetulnya belum kemana-mana,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Senin (29/9).
Jakarta – Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Eric Kaunan MA menilai pendidikan perdamaian sebaiknya diajarkan sejak anak usia dini. Hal ini diperlukan sebagai upaya mempertahankan stabilitas dan perdamaian dalam kehidupan berdemokrasi.
“Besar harapan kami, proses perdamaian ditanamkan sejak kecil,” ujar Eric dalam Diskusi Pojok Bulaksumur dikutip dari rilis di laman UGM, Sabtu (30/11/2024).
Pentingnya Pendidikan Perdamaian Sejak Dini
Sasaran utama dari pendidikan perdamain sejak dini adalah para calon generasi muda. Mereka menurut Eric adalah agen perdamaian di masa mendatang.
Eskalasi unjuk rasa yang melanda berbagai kota di Iran sepanjang Januari 2026 dilaporkan sebagai fase paling kritis dalam sejarah domestik sejak pecahnya Revolusi 1979. Media pemerintah melaporkan, sedikitnya 3.117 orang tewas baik masyarakat sipil maupun pasukan keamanan selama terjadi kerusuhan. Fenomena ini menandai akumulasi ketegangan multidimensi yang bersifat sistemik. Berakar dari depresi ekonomi yang ekstrem, pembekuan aset oleh negara-negara Barat serta sanksi internasional, hingga kebijakan represif oleh penguasa dalam menangani demonstran.
KOSADATA — Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong peran aktif masyarakat sipil dan media untuk terus mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja direvisi. PSKP UGM menilai, keterlibatan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan ini penting demi menjaga prinsip demokrasi dan mencegah kembalinya praktik-praktik dwifungsi militer.
Kepala PSKP UGM, Muhammad Najib Azca, mengatakan proses revisi undang-undang seharusnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan melibatkan deliberasi publik yang luas. Menurutnya, sikap kritis masyarakat sipil perlu terus digaungkan, terutama dalam isu-isu strategis seperti pertahanan dan keamanan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait dugaan unsur makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi yang belakangan terjadi. Hal tersebut memunculkan berbagai reaksi publik, salah satunya dorongan oleh masyarakat dalam mendesak Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar dapat menguak realitas di balik aksi tersebut. Situasi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan peningkatan potensi konflik kedepannya.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Achmad Munjid, M.A., Ph.D, menyampaikan bahwa pemberlakuan tuduhan terhadap sesuatu harus disertai bukti ataupun data serta pengertian yang jelas agar dianggap valid. Sebab, menurut Munjid, pada dasarnya, makar sendiri berarti perebutan kekuasaan. “Yang bisa merebut kekuasaan itu adalah kelompok-kelompok yang sudah terorganisasi dengan baik, punya basis massa yang jelas, punya struktur yang jelas, dan punya akses yang jelas terhadap kekuasaan,” jelasnya, Jumat (12/9).
Bima, Suaraberadab.com— Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada (PSKP UGM) bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP Tamsis) Bima menggelar desiminasi hasil riset, Memperkuat Agensi Perempuan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Auditorium Sudirman STKIP Tamsis Bima, Sabtu (6/8/2022).
Dalam sambutannya, Ketua STKIP Tamsis Bima, Dr Ibnu Khaldun Sudirman M.Si menyampaikan apresiasi atas kehadiran sejumlah tokoh seperti Ketua MUI Kabupaten Bima, TGH Abdur Rahim Haris MA, perwakilan pemerintah daerah, sejumlah doktor muda, perwakilan sekolah, pimpinan perguruan tinggi serta dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan (stake holder) berkaitan.
Sunudyantoro
TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU beserta UGM Press, CSCV dan UNU Yogyakarta meluncurkan buku prosiding G20 Religion Forum atau R20 “Proceedings of the R20 International Summit of Religious Leaders” di Balai Senat UGM, Jumat, 4 Agustus 2023.
Buku prosiding R20 berisi 47 makalah dan memuat catatan reflektif serta kesepakatan bersama dari berbagai pemimpin agama sedunia atas keprihatinan munculnya konflik berlatar belakang sosial keagamaan yang merusak tatanan nilai peradaban manusia.